Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan Dr. Jan. S. Maringka, SH., MH baru saja meluncurkan buku berjudul Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional.

Untuk mengetahui apa yang terkandung dalam buku tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin (Unhas) menggelar bedah buku pada 15 Maret 2017 di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas.

Acara peluncuran buku itu dihadiri Gubernur Sulsel Dr.Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si, M.H., Wakapolda Sulsel Brigjen Pol.Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si,, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto, para pejabat di lingkup Kejaksaaan Tinggi Sulsel dan Kajari se-Sulsel, para mahasiswa dan sejumlah undangan.

Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr.Barita Simanjuntak, S.H., M.H., Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof.Dr. M.J. Saptenno, S.H., M.H., dan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof.Dr.Farida Patittingi, S.H., M.H., bertindak sebagai penanggap buku tersebut plus Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga memberikan komentar mengenai buku ini.

Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi buku Jan S.Maringka ini sebagai bentuk refleksi tiga sisi, masa lalu, masa kini, dan interaksi dalam memakna kehidupan. Buku selalu mencerminkan kecerdasan dan J.S.Maringka hari ini melengkapi kecerdasannya sebagai seorang birokrat yang intelektual. “Buku akan memberikan kontribusi yang paling dalam dan aktual bagi seorang akademikus,” ujar SYL, panggilan singkat gubernur Sulsel.

Menurut SYL, berbicara Kejaksaan dan reformasi dalam kehidupan merupakan satu hal yang sangat strategis bagi orang-orang yang mau melihat bangsa ini esok akan lebih baik. “Adakah negara yang baik tanpa hukum yang baik?,” tanya SYL.

Menurut SYL, kita sangat memerlukan hadirnya aparat penegak hukum yang mampu secara profesional menegakkan role of law.  Kejaksaan menjadi sentripetal (bergerak menuju pusat) dalam memegang awal dan akhir proses kita bertatakenegaraan.

‘’Koordinasi kelembagaan dalam justice system (sistem hukum) harus jelas dan memosisikan Kejaksaan sebagai sentral. Yang lain boleh adhoc,’’ kata SYL yang usai penyajian para penanggap langsung menerima buku dari  sang penulis.

Sementata itu, Sekretaris Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, mengakui, saat ini juga masih ada aturan yang mengambil sebagian kewenangan jaksa. Posisi dan kedudukan jaksa semakin terpinggirkan manakala ada kepentingan lain dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

“Tidak samanya kedudukan aparat penegak hukum menyulitkan penuntutan jaksa. Padahal, tugas hakim, kepolisian, dan kejaksaan memiliki kedudukan yang sama,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka reformasi kejaksaan, harus dilakukan reformasi kelembagaan penegakan hukum secara keseluruhan dan berkesinambungan.

baca selanjutnya : Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional