Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Pada bulan Oktober 2016, Pemerintah mengumumkan kebijakan reformasi di bidang penegakan hukum. Di tengah berbagai dinamika yang mewarnai dunia penegakan hukum selama dua tahun kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla, langkah ini dirasakan tepat dan strategis bagi penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Kebijakan ini diharapkan melahirkan sinergi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks serta kepercayaan publik.

Selama hampir 18 tahun reformasi, harapan masyarakat akan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas masih merupakan tantangan yang harus dijawab seluruh pemangku kepentingan. Konflik di antara penegak hukum, tumpang tindih kewenangan, serta munculnya ego sektoral dalam penegakan hukum seakan menambah permasalahan baru pada wajah penegakan hukum di tanah air. Sementara berbagai problematika klasik seakan-akan terlupakan dalam euforia pembentukan badan dan lembaga baru yang justru menambah kompleks permasalahan. Tak mengherankan jika pada akhirnya, kata “sinergi” menjadi mudah diungkapkan, namun begitu sulit diwujudkan.

Sejalan dengan semangat reformasi, Pemerintah sebenarnya telah melakukan pembenahan dalam tatanan kelembagaan penegak hukum. Di sektor pengadilan, sejak disahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan unifikasi badan peradilan yang secara administrasi, baik pembinaan maupun pelaksaanaan fungsi, berada di bawah Mahkamah Agung. Demikian pula lembaga kepolisian, yang melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 telah dipisahkan dari ABRI, dan kemudian mencapai kemandirian penuh dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada 8 Januari 2002.

Namun, kondisi menjadi berbeda manakala berbicara tentang Kejaksaan. Sebagai profesi yang diakui secara universal memiliki peran sentral dalam penegakan hukum sebagai dominus litis dalam menentukan dapat tidaknya suatu perkara dituntut di muka pengadilan, maka perhatian terhadap penguatan kelembagaan Kejaksaan dirasakan masih setengah hati. Walaupun keberadaan Korps Adhyaksa sebagai penegak hukum yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, upaya mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri dan modern belum disadari sebagai kebutuhan bersama.

Tulisan ini bermaksud memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan bagi para pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan reformasi di bidang penegakan hukum.

baca selanjutnya : Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan