Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebelum diamandemen, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Untuk memahami secara utuh maksud dari ketentuan tersebut, perlu diperhatikan ketentuan Pasal II aturan Peralihan yang mengatur segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan UUD 1945.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, maka sebelum Indonesia merdeka, telah dikenal jabatan Procuceur General (seperti jabatan Jaksa Agung sekarang) yang awalnya dibentuk oleh Belanda. Sesudah Inlands Reglement diubah menjadi HIR pada tahun 1941, dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri bagi orang bumiputera di bawah Procureur General. Pada masa itu, di setiap lingkungan landraad (pengadilan bagi bumiputera) terdapat sebuah kantor Kejaksaan (Openbaar Minister) yaitu pegawai-pegawai yang memiliki tiga tugas pokok, mempertahankan segala peraturan negara, melakukan penuntutan segala tindak pidana, dan melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Perlu dipahami, di dalam HIR tidak dikenal pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Kedua kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan bagian tugas kepolisian represif yang diatur dalam bab Kedua HIR di bawah judul “Tentang Mencari Kejahatan dan Pelanggaran”. Menurut HIR, pengusutan/penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa sendiri atau penyidik jaksa pembantu, sedangkan rechts politie (polisi penegak hukum) bertanggung jawab pada procureur general (Jaksa Agung).

Pada masa itu dapat dikatakan keterpaduan antara setiap subsistem dalam peradilan pidana dapat terlihat dengan jelas. Sebagaimana terlihat di atas, walaupun fungsi penyidikan dapat diberikan kepada berbagai instansi yang tugasnya terkait dengan ketertiban umum, keseluruhan fungsi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi berada di bawah kendali jaksa selaku penuntut umum yang memegang kewenangan dominus litis, yaitu untuk mengajukan atau tidak mengajukan sebuah perkara ke muka persidangan. Demikian pula, kewenangan yang diberikan kepada jaksa selaku dominus litis pun bukan tanpa kendali. Menurut ketentuan Pasal 83 d ayat (1) HIR, hakim dapat sewaktu-waktu memerintahkan jaksa untuk segera mengakhiri proses penyidikan, dalam hal proses tersebut dinilai sudah berlarut-larut dan merugikan hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan penanganan perkaranya. Kedudukan dan peranan Kejaksaan yang demikian tetap dipertahankan dalam masa pendudukan tentara Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, sebagaimana bunyi Pasal II Aturan Peradilan UUD 1945, keberadaan dan kewenangan Kejaksaan tersebut tetap dipertahankan. Dalam rapat PPKI 19 Agustus 1945 diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Itulah sebabnya UUD 1945 tidak secara khusus mengatur mengenai fungsi penuntutan dan kelembagaan Kejaksaan, mengingat dalam pikiran Founding Father saat itu, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Mahkamah Agung maka jaksa memiliki jaminan kemandirian yang sama dengan hakim.

Namun, konfigurasi tersebut berubah pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menempatkan tiap-tiap lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung, secara sejajar dan memberikan status menteri kepada para pimpinannya yang semuanya bertanggung jawab kepada Presiden. Pengotak-kotakan tersebut jelas tidak didasari pada semangat mewujudkan keterpaduan, melainkan lebih pada kepentingan politik praktis yang berkembang saat itu di mana Presiden merupakan poros kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Pada masa Orde Baru muncul semangat untuk menata kembali sistem peradilan pidana yang lebih menjamin penghormatan hak asasi manusia. Namun di tengah kepentingan rezim represif yang berkuasa saat itu, maka dapatlah dimengerti apabila pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan masih jauh dari harapan akan jaminan proses hukum yang adil. Daripada mengembalikan kedudukan dan peranan lembaga penegak hukum pada konfigurasi awal sebelum era demokrasi terpimpin, KUHAP yang lahir pada tahun 1981 justru menegaskan ketegangan antara setiap subsistem peradilan pidana dengan memisahkannya berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional.

Pada masa Orde Baru muncul semangat untuk menata kembali sistem peradilan pidana yang lebih menjamin penghormatan hak asasi manusia. Namun di tengah kepentingan rezim represif yang berkuasa saat itu, maka dapatlah dimengerti apabila pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan masih jauh dari harapan akan jaminan proses hukum yang adil.

Selanjutnya, dengan perubahan ketiga UUD 1945, keberadaan fungsi penuntutan menjadi semakin tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan hanya secara implisit diposisikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman, maka posisi Kejaksaan menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Hal itu jelas menimbulkan problematika sendiri dalam dunia penegakan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan ketidakjelasan tentang kedudukan Kejaksaan, maka keadaan yang sama juga berdampak pada ketidakjelasan kedudukan Jaksa Agung sebagi pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Jaksa Agung juga tergambar dari kenyataaan bahwa dari lima kabinet pemerintahan pasca-reformasi, Indonesia telah memiliki 12 Jaksa Agung. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas Korps Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara, terlebih yang menyangkut kepentingan pemerintahan. Banyak kalangan menganggap mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Untuk memantapkan posisinya dalam kekuasaan yudikatif, maka pengaturan posisi Kejaksaan seharusnya tidak hanya cukup diatur dalam undang-undang, tetapi harus diatur dalam materi konstitusi (UUD). Hal ini berarti lembaga pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan juga merupakan suatu lembaga yang konstitusional (constitutional body). Sebagaimana dikemukakan Jimly Ashidiqie, lembaga Kejaksaan memiliki constitutional importance seperti lembaga negara lain yang telah diatur dalam UUD 1945, sebagaimana diatur juga dalam konstitusi di berbagai negara.

baca selanjutnya : Single Prosecution System