Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Single Prosecution System

Untuk dapat memahami maksud sesungguhnya Prinsip Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, maka ada baiknya kita menengok Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tangal 27 Februari 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tangal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur bahwa tiap-tiap pengadilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri) terdapat satu kantor kejaksaan yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas satu atau beberapa jaksa terhitung sebagai satu kepala kejaksaan.

Sebagaimana berlaku juga di berbagai negara yang menganut sistem Eropa kontinental, pengadilan terdiri dari beberapa hakim yang masing-masing terhitung sebagai satu hakim. Namun, jaksa yang terdapat pada pengadilan tersebut, walaupun terdiri dari beberapa jaksa, merupakan satu kesatuan dan hanya terhitung satu jaksa di bawah kepala kejaksaan. Makna tersebut yang sesungguhnya terkandung dari prinsip een en ondelbaar, yaitu kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Sesungguhnya prinsip tersebut berbicara tentang adanya kesatuan kebijakan penuntutan di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Diaturnya prinsip een en ondelbaar tidak lain untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

Oleh karena itulah, keberadaan dua kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu di bawah Jaksa Agung untuk perkara yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan serta di bawah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi perkara yang ditangani KPK, merupakan sebuah ujian dan keunikan tersendiri dalam sistem hukum kita. Tidak ada kesatuan dalam kebijakan negara di bidang penuntutan, yaitu antara yang dijalankan oleh Kejaksaan di bawah pimpinan Jaksa Agung dan kewenangan penuntutan KPK pada akhirnya berpotensi menyebabkan kesimpangsiuran dalam penegakan hukum yang dapat berujung ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Oleh karena itulah, keberadaan dua kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu di bawah Jaksa Agung untuk perkara yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan serta di bawah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi perkara yang ditangani KPK, merupakan sebuah ujian dan keunikan tersendiri dalam sistem hukum kita.

baca selanjutnya : Otoritas Pusat terhadap Kejahatan Lintas Negara