Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Otoritas Pusat terhadap Kejahatan Lintas Negara
Dua puluh tahun lalu istilah tersebut mungkin sangat asing bagi telinga kita. Kondisi demikian tidaklah aneh, mengingat walaupun Indonesia telah memiliki UU Ekstradisi sejak tahun 1979, praktis baru setelah 30 tahun, yaitu sejak tahun 2009, undang-undang tersebut baru marak digunakan dalam berbagai permintaan ekstradisi. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dunia kejahatan berevolusi dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Dengan perkembangan yang pesat kejahatan lintas negara, maka kerja sama internasional di bidang penegakan hukum telah menjadi kebutuhan, jika kita tidak ingin selalu tertinggal di belakang pelaku kejahatan.

Berbicara tentang efektivitas kerja sama penegakan hukum, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari pentingnya keberadaan central authority sebagai pintu masuk dan menyalurkan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (selanjutnya disingkat MLA). Dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara, maka otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut dapat berbeda-beda. Dalam kondisi tersebut maka fungsi central authority menjadi penting untuk memastikan permintaan tersebut disalurkan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan sistem hukum di tiap-tiap negara.

Meski demikian, dalam penerapannya di Indonesia, konsep central authority kemudian justru menimbulkan permasalahan baru terkait siapakah yang seharusnya memangku kedudukan sebagai pelaksana kewenangan tersebut.

Merujuk pada Model Ekstradisi dan Model Bantuan Hukum Timbal Balik yang dikeluarkan PBB, maka fungsi central authority sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga yang tugas dan fungsi lembaganya berkaitan dengan fungsi peradilan (dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah justice). Oleh karena itu, mengingat proses pemberian bantuan kerja sama sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi peradilan seperti berhubungan dengan tindakan kepolisian, tampil di hadapan hakim, bernegosiasi dengan pengacara termohon, berkomunikasi dengan penuntut umum, menilai dokumen-dokumen terkait hukum, pernyataan-pernyataan dan pembuktian, maka kedudukan central authority pada instansi yang berkaitan dengan fungsi peradilan dirasakan akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proses ekstradisi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini muncul gagasan untuk meletakkan fungsi central authority kepada Kejaksaan, dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

  1. Sebagai insitusi penegak hukum yang lingkup tugasnya meliputi sejak awal sampai akhir penanganan perkara (penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan) serta mengemban fungsi penegakan hukum lainnya yang diamanatkan undang-undang, antara lain sebagai jaksa pengacara negara dan fungsi intelijen dalam penegakan hukum, maka Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki akses untuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam poses penegakan hukum.
  2. Sebagai instiitusi yang melaksanakan fungsi penuntutan, maka hanya Kejaksaan yang dapat memberikan jaminan penuntutan sebagai salah satu hal penting yang diatur di berbagai negara terkait dengan pelaksanaan ekstradisi ataupun bantuan hukum timbal balik.
  3. Sebagai institusi yang melaksanakan penuntutan, hanya Kejaksaan yang dapat memberikan jaminan untuk tidak menuntut pidana mati dalam sebuah pekara pidana. Hal tersebut menjadi penting, mengingat masih banyak ketentuan undang-undang kita yang mengatur ancaman pidana mati selama ini dirasakan menjadi kendala bagi negara-negara lain dalam memenuhi permintaan ekstradisi maupun bantuan hukum timbal balik yang diajukan Pemerintah Indonesia.
  4. Sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan penetapan pengadilan, maka hanya Kejaksaan yang memiliki otoritas untuk memberikan otorisasi bahwa sebuah dokumen ataupun alat bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimuka Pengadilan.

baca selanjutnya : Penguatan Kejaksaan secara Kelembagaan