Bedah Buku Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional

Penguatan Kejaksaan secara Kelembagaan

Hadirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyama-ratakan struktur kelembagaan Kejaksaan dengan aparatur sipil negara lainnya tentu menimbulkan polemik dalam upaya melakukan reformasi di tubuh Kejaksaan. Mengingat dengan dikecualikannya Kepolisian dari kedudukan sebagai aparatur spil negara, serta posisi hakim yang sejak semula berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah berstatus sebagai pejabat negara, maka praktis Kejaksaan merupakan satu-satunya aparatur penegak hukum yang masuk dalam kualifikasi aparatur sipil negara.

Kondisi ini jelas menimbulkan implikasi terhadap independensi dan jalur pembinaan profesi jaksa, yang sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Mengacu sistem manajemen aparatur sipil negara yang memberlakukan standar pembinaan, pengukuran kinerja, dan struktur organisasi yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara, maka kedudukan jaksa sebagai bagian dari aparatur sipil negara dipandang akan menghilangkan berbagai sifat khusus profesi penegak hukum ini yang telah dijamin secara tegas secara internasional melalui UN Guideline on The Role of Prosecutor Tahun 1990, IAP Standard Protection of Prosecutor, dan UNODC, serta IAP The Status and Role Prosecutor Tahun 2014.

Selanjutnya, menarik untuk dicermati bahwa berdasarkan perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, anggaran Kejaksaan Tahun 2016 Rp 4,52 triliun atau lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 4,73 triliun. Penurunan ini berdampak terhadap kinerja dalam penanganan perkara. Untuk penanganan perkara tindak pidana umum hanya tersedia anggaran Rp 3,1 juta per perkara. Sedangkan untuk penanganan tindak pidana khusus, alokasi yang tersedia untuk setiap Kejaksaan Negeri hanya untuk satu perkara per tahun, yaitu Rp 52,2 juta.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan tingginya jumlah perkara yang harus ditangani Kejaksaan setiap tahun. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Universitas Indonesia di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku menunjukkan data di Kejari wilayah Maluku, yang semula dianggarkan untuk 60-70 perkara dalam satu tahun menjadi hanya 15 perkara. Hal tersebut bertolak belakang dengan kinerja jajaran Kejaksaan di wilayah tersebut yang hingga akhir Februari 2016 saja telah melebihi 15 perkara. Temuan tersebut menandakan sinyal buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika rata-rata perkara yang ditangani Kejaksaan lebih dari 100.000 perkara, bisa menjadi pertanyaan Kejaksaan, bagaimana cara menyelesaikan perkara jika pagu anggaran sudah habis sejak triwulan pertama.

Pada akhirnya dibutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam upaya mewujudkan penguatan Kejaksaan secara kelembagaan yang mutlak diperlukan. Sebab, tidak mungkin penegakan hukum sebuah negara berjalan baik tanpa ditopang lembaga penegak hukum yang kuat dan profesional. Karena itu, perhatian pemangku kebijakan terhadap penguatan institusi Kejaksaan adalah suatu keharusan, jika dibandingkan dengan penguatan yang semakin gencar dilakukan terhadap lembaga penegak hukum lain.

Berkaca pada kondisi penegakan hukum saat ini, maka kembali kita diingatkan pada perumpamaan yang diutarakan Profesor Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa sistem peradilan pidana dapat diumpamakan bejana berhubungan, setiap bagian berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Dalam konteks tersebut, maka pembangunan lembaga penegak hukum yang bersifat parsial, mengutamakan yang satu serta meninggalkan yang lain, pada akhinya menciptakan efek berantai yang akan merusak bangunan sistem hukum secara keseluruhan.

Reformasi penegakan hukum adalah suatu keharusan. Kejaksaan jangan ditinggalkan. (*)

Doktor Jan S Maringka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan