GELAR PENERANGAN HUKUM DI KECAMATAN MALALAYANG, MALLAKA MINTA DANA KELURAHAN DIKELOLA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU


Setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum di beberapa sekolah dan instansi pemerintah di Kota Manado, Tim Penyuluhan/Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) kembali melakukan kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum di Kecamatan Malalayang Manado Rabu, (Selasa, 26/2/2019).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Yoni E. Mallaka, SH. ini, terdiri dari Kasi E pada Asintel Kejati Sulut Khathryna I. Pelealu, SH.MH, Reny Hamel, SH, Heskiel Sumombo, SH, Augustinus Nong dan Tertius Lumimbus.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Malalayang ini di hadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Malalayang, Para Lurah dan Kepala Lingkungan se Kecamatan Wanea, Tim Penggerak PKK serta tokoh-tokoh masyarakat.

Acara dimulai pukul 09.30 Wita dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan Camat Malalayang Ibu Deysi Kalalo, SE,MAP.

Dalam sambutannya Kalalo menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejati Sulut tersebut.
“ Kegiatan ini dihadiri oleh 9 Lurah, 67 Kepala Lingkungan, jajaran Pemerintah Kec. Malalayang, Tim Penggerak PKK serta tokoh-tokoh masyarakat. Selaku Pemerintah Kecamatan kami bangga dan berterima kasih kepada Tim Penkum Kejati yang boleh melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting dalam menunjang lancarnya pelaksanaan tugas kami kedepan” tutur Kalalo.

“Selaku masyarakat awam sambung Kalalo, kami perlu informasi tentang penegakkan hukum dan hukum itu sendiri. Inilah waktu yang tepat untuk menanyakan secara langsung apa yang tidak ketahui tentang hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita kedepan. Oleh karena itu mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik” pungkasnya.

Selesai sambutan Camat dilanjutkan dengan pemaparan materi secara bergantian oleh para narasumber yaitu Kasi Penkum menyampaikan materi tentang Tindak Pidana Korupsi; Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sedangkan Kasi E pada Asintel Khathryna Ikent Pelealu, SH.MH., menyampaikan materi tentang Tindak Pidana Narkoba.

Dalam pemaparannya terkait Tindak Pidana Korupsi, Kasi Penkum antara lain menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan serta Kepala Lingkungan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, apalagi akan ada dana kelurahan.

Menurut Mallaka di tahun 2019 Pemerintah akan mengucurkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia termasuk kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Manado.

Oleh karena itu Mallaka meminta agar dalam pengelolaan dana kelurahan yang ada di Kecamatan Malalayang nantinya, agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada, sehingga tindak terjadi tindak pidana korupsi.

Terkait dengan TP4D, Mallaka antara lain menerangkan bahwa salahsatu tugas dari TP4D adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya preventif/pencegahan dan persuasif.

Oleh karena itu, Mallaka meyarankan, jika ada Instansi Pemerintah termasuk didalamnya Pemerintah Kecamatan Malalayang , BUMN maupun BUMD yang melaksanakan suatu proyek pembangunan ada keragu-raguan, dapat meminta pengawalan dari TP4D Kejati Sulut maupun TP4D Kejari Manado.

Mallaka pun mencontohkan bahwa untuk pengelolaan dana desa di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Minahasa telah dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejari Minahasa.

Sementara itu Khathryna Ikent Pelealu, SH.MH dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi tentang narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Dihadapan seluruh peserta Ikent menguraikan tentang definisi Narkoba serta jenis-jenis yang termasuk di dalamnya serta ancaman pidana sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Ikent sudah ada 94 jenis Narkoba baru yang sudah masuk di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat untuk memberantas hal-hal tersebut.

“Guna memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini, Kejati Sulut melalui Tim Penkum telah masuk ke sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah termasuk Kecamatan Malalayang saat ini agar kita tahu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, kita tahu tentang dampak hukumnya dan kita bisa bersama-sama membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dan membentengi lingkungan tempat tinggal kita dari ancaman narkotika dan obat-obat terlarang ini.” terang Ikent.

Selesai pemaparan dari kedua narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Para Lurah dan Kepala Lingkungan yang hadir.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab ini, Para Lurah dan Kepala Lingkungan begitu antusias menanyakan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang di hadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan semuanya dapat di jawab dengan baik dan jelas oleh para narasumber.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan juga penyerahan Stiker dan Brosur Anti Korupsi dan Anti Narkoba kepada para peserta yang secara simbolis di serahkan oleh Kasi Penkum kepada Sekretaris Kecamatan Malalayang Yusuf Kopitoy, SH.MH.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar, dan berakhir pukul 13.00 Wita. Diakhir acara para peserta di beri kesempatan secara bergantian untuk melihat alat peraga Narkotika dan obat-obat terlarang yang di bawa oleh Tim Penkum.
Click to view slideshow.