Guna Antisipasi Konflik Sosial, Kejagung RI Gelar Peningkatan Harmonisasi Penegak Hukum

oleh

BITUNG – Wali Kota Bitung Maximiliaan J. Lomban menilai ekonomi dan politik bisa memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. “Ekonomi buruk dapat menyebabkan kejahatan terjadi, juga situasi politik sekarang khususnya pada masa menjelang pilpres dan pileg ini,”ucap Lomban saat membawa sambutan dalam kegiatan Kejagung RI terkait peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung di gedung People Learning Centre, Kamis (25/10/18).

Selain itu Lomban mengakui, banyaknya berita hoax juga bisa menjadi pemicu konflik sosial. “Sehingga diperlukan peran aktif kita semua, khususnya pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bahkan FKDM Kota Bitung harus menjadi yang terdepan untuk mencegah terjadinya konflik sosial,”cetusnya.

Asisten Intelejen Kejati Sulut, Devi Sudarso SH CN MH saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, bahwa perbedaan kelompok sosial, budaya, mayoritas dan minoritas sering menjadi penyebab konflik. “Sehingga kegiatan ini penting dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mengingat kita akan masuki pemilu 2019,”singkatnya.

Sementara itu, Kasubdit Ideologi pada JAM Intel Kejaksaan Agung RI, Agustian Sunaryo SH CN MH mengatakan, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta mencegah terjadinya konflik sosial, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan UU No 7 Tahun 2012 dan Permendagri No 42 Tahun 2015 yang didalamnya terdapat pembentukan Tim Satgas Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Menurutnya, konflik sosial yang terjadi mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. “Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, antar umat beragama, suku, dan etnis. Selain itu juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah, sangketa SDA, dan lainnya,”tutur mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial, kata dia, adalah dengan penegakan hukum yang dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. “Selain itu diperlukan pula sinergi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik, dan mengeliminir berbagai potensi konflik melalui tindakan penyelesaian perselisihan dimasyarakat melalui konsiliasi, perundingan, ataupun mediasi,”terangnya.

Agustian juga menjelaskan, bahwa dalam hal pencegahan konflik sosial juga perlu peran masyarakat, tenaga pendidik, dan pelajar. “Sebab, di era keterbukaan informasi ini, diharapkan masyarakat mampu menjaring dan mencegah menyebarnya paham, ideologi, atau gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengancam keutuhan NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun pengaruh asing,”pungkasnya.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemaparan dari Kaban Kesbangpol Kota Bitung Jefry Sondakh dan Kadis Pendidikan Kota Bitung Julius Ondang serta dilanjutkan dengan tanya jawab disertai kuis bagi peserta yang berhadiah souvenir dari tim Kejagung RI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Ariana Juliastuty SH MH dan jajarannya, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit, Kapolres Bitung yang diwakili oleh Kasat Binmas AKP. Antonius Henry Prihantoko, Dandim 1310 Bitung Letkol (INF) Kusnandar Hidayat, Asisten III Pemkot Bitung Yoke Senduk, para Camat dan Lurah se-Kota Bitung, unsur FKDM Kota Bitung, organisasi pemuda, para siswa dan insan pers Kota Bitung.(humas/ray)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *