Hingga Juli 2017, Pidsus Kejati Sulsel Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Rp 53 M

oleh

Jaksa Menyapa – Hingga Juli 2017 ini, Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah  menangani 30 kegiatan di tingkat penyelidikan, 21 perkara di tindak penyidikan dan 11 perkara di tahap penuntutan, yang terdiri dari lima perkara berasal dari penyidikan Kejati Sulsel dan enam perkara penyidikannya dilakukan Polri. Total penyelamatan kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejati Sulselbar sebesar Rp 53.935.272.568.

Pada tingkat Kejaksaan Negeri, penanganan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 31 kasus di tahap penyelidikan, 36 perkara di tahap penyidikan dan 95 perkara di tahap penuntutan  (54 perkara berasal dari penyidikan kejaksaan  dan 41 dari Polri. Total penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.124.111.040.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu, terjadi kenaikan yang signifikan dalam bidang penyelamatan kerugian keuangan negara. Selama tahun 2016 kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 30.621.401.318 sedangkan pada 2017 hingga Juli kerugian negara yang berhasil dipulihkan Kejati Sulselbar sebesar Rp 53. 059.383.608.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Tugas Utoto SH MH menegaskan, dalam Bidang Tindak Pidana Khusus ini, pihaknya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Hal ini dilakukan agar terjadi efektivitas anggaran, mengingat anggaran yang dimiliki Kejati Sulsel terbatas.

“Hal ini juga menunjukkan komitmen jajaran Kejaksaan se-Sulselbar dalam melakukan optimalisasi penyelamatan kerugian keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari skala prioritas dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Tugas Utoto, Sabtu (29/7/2017).

Berikut beberapa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang kini ditangani Kejati Sulselbar :

  1. Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah  dalam rangka pengembangan dan perluasan terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Tahun anggaran 2015, dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.000.000.000.
  2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam sewa tanah negara di kelurahan Buloa Kec. Tallo Kota Makassar Tahun 2015, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 500.000, namun terkait dengan pengamanan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalan tol laut di Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan pemukiman transmigrasi Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp  300.000.000.
  4. Dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 661.437.500
  5. Dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait transaksi mencurigakan atas nama Rusdi Karim sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2007 s/d 2015 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 000.000.000.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *