KASUS PDKS MASIH DI KEJATI

Tidak ada komentar 94 views

 

Penanganan kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 dengan indikasi kerugian negara Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp 227 miliar yang bersumber dari APBK Simeulue Sudah tiga tahun sejak 2015 kasus tersebut ditangani, hingga kini masih di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Alasannya, karena pihak kejaksaan belum memiliki hasil perhitungan kerugian negara.

“Untuk perkembangan kasus PDKS, saat ini kita sedang menunggu dokumen dari PDKS untuk bahan perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli. Saat ini belum ada hasil perhitungan kerugian negara,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH.

penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yaitu, mantan bupati Simeulue yang sekarang menjadi anggota DPRK setempat, Darmili, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2016.

Dua tersangka lainnya adalah, mantan direktur utama (dirut) PDKS yang berinisial, AU dan Dirut PT Pandatu Daru berinisial A yang juga anak Darmili. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Oktober 2018. Tapi ketiga tersangka hingga kini belum ditahan. “Belum (ditahan),” ujar Munawal. Untuk diketahui, PDKS merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Selama ini penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan  PDKS sejak pertama didirikan tahun 2002 maupun saat dihentikan operasionalnya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012.

PDKS menguasai lahan seluas 5.000 hektare pada dua lokasi, kawasan pegunungan Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam. Pada tahun 2012 operasional PDKS dihentikan oleh pemkab setempat karena tidak berdampak positif bagi kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue meski telah menghabiskan anggaran Rp 227 miliar sejak 2002.

Molornya penanganan kasus ini lantaran belum adanya titik temu masalah perhitungan kerugian negara (PKN). Karenanya, Kejati mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelesaikan perkara ini.

Sumber : Kejaksaan Tinggi Aceh