Kejari Bitung Gelar Rakor dan Sosialisasi Tim Pakem

oleh

BITUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung menggelar rapat Koordinasi dan Sosialisasi tugas dan fungsi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Pakem) Bitung di Aula Kejari Bitung, Rabu (30/10/18).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Ariana Juliastuty SH MH selaku Ketua Tim Pakem Bitung membuka secara langsung acara tersebut. Dan dihadiri Perwakilan dari Polres Bitung, KODIM 1310 Bitung, Kesbangpol Kota Bitung diwakili oleh Kabid Fasilitasi Ketahanan Seni Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung Ir. Rosje J.V. Rumampuk, Unsur Intelijen BIN dan BAIS TNI, para Kasi, Kasubag, Kaur dan seluruh pegawai Kejari Bitung.

Kajari Bitung Ariana Juliastuty dalam sambutannya mengatakan, bahwa tim Pakem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Kewenangan Kejaksaan. “Tim ini dibentuk sebagai wadah konsultasi sebelum kami mengambil keputusan terkait adanya aliran yang tidak diakui dan berkembang di Kota Bitung,” ucapnya.

“Berkaitan dengan ajaran atau aliran tertentu, tentu harus dicegah jika terjadi ke depan, baik aliran agama, kepercayaan maupun mistik. Ini perlu ada pengawasan dari tim Pakem, agar tidak meresahkan masyarakat bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang,” lanjutnya.

Kajari juga mengingatkan agar aliran-aliran lain tidak dimanfaatkan sebagai media atau cara dalam tahun politik ini. Ia justru berharap agar tim Pakem dapat menjalani tugas dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang.

“Situasi politik cenderung rentan dengan isu-isu yang meresahkan masyarakat. Diharapkan semua pihak dapat bertindak bijak dengan memfilter semua informasi yang berkembang termasuk aliran yang tidak diakui dan terkesan menyesatkan masyarakat. Mari jaga persatuan, toleransi dan sikap saling menghormati di tengah keberagaman ini,”ungkapnya.

Kajari Ariana juga menjelaskan, Tim Pakem akan menjadi media untuk saling membagi informasi dan memperkuat konsolidasi dengan berbagai elemen guna mengantisipasi dan mencegah penganut aliran yang tidak diakui dan justru meresahkan masyarakat.

“Terkait dengan ajaran atau aliran yang menyimpang dan meresahkan masyarakat, apa pun bentuknya harus dicegah dan disikapi sejauh bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila. Meskipun kita hidup di tengah keberagaman (agama/kepercayaan), namun hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan diakui oleh Negara dan masyarakat,” jelasnya.(humas/ray)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *