Kejati Sulsel Tetapkan Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka Korupsi APBD 2016

oleh

Makassar (JaksaMenyapa.com) – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) menetapan seluruh pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi yang antara lain terdiri dari para anggota DPRD, Pimpinan SKPD, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan dan pIhak-pihak terkait,” ujar Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka dalam konferensi pers yang digelar kantor Kejati Sulselbar, Selasa (4/10/2017).

Keempat tersangka itu yakni :

  1. H. A. M, Ketua DPRD Prov. Sulbar; Surat Perintah Penyidikan nomor: 563/R.4/Fd.1/10/2017 Tgl. 4 Oktober 2017
  2. M.W, Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar; Surat Perintah Penyidikan nomor: 564/R.4/Fd.1/10/2017 Tgl. 4 Oktober 2017
  3. H.H.H, Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar; Surat Perintah Penyidikan nomor: 565/R.4/Fd.1/10/2017 Tgl. 4 Oktober 2017
  4. H.H., Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar; Surat Perintah Penyidikan nomor: 566/R.4/Fd.1/10/2017 Tgl. 4 Oktober 2017

Menurut Jan Maringka, keempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulbar yang diduga patut bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Prov. Sulbar TA. 2016.

Diantaranya, yakni para tersangka dalam kedudukannya sebagai unsur Pimpinan DPRD Prov. Sulbar telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran TA. 2016 dengan total nilai anggran sebesar Rp. 360 Milyar untuk dibagi-bagi kepada Pimpinan maupun Anggota DPRD sebanyak 45 orang.

Jumlah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 80 M untuk kegiatan di PU/PR, Disnakbud dan Sekwan, serta sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Provinsi Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar, sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Para tersangka juga telah secara sengaja dan melawan hukum, memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD TA. 2016 tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

“Melainkan anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna,” ujarnya.

Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 12 huruf (i) “Penyelenggara Negara yang ditugasi melakukan pengawasan, secara langsung/tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung (tim sukses, keluarga/kerabat, dan orang kepercayaan) sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek, yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka adalah Pasal 12, Pasal 3 jo Pasal 64 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Proses pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan pekan depan,” pungkasnya. (gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *