Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sudah Sangat Mendesak

oleh

Makassar (JaksaMenyapa.com) – Posisi Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif jelas menimbulkan sebuah problematika sendiri.

Hal ini mengingat UUD NRI 1945 hanya mengartikan kekuasaan kehakiman dalam pengertiannya yang sempit yaitu sebatas lembaga pengadilan, sehingga Kejaksaan tidak memiliki jaminan kemandirian yang sama sebagaimana diberikan oleh konstitusi kepada para Hakim.

Demikian disampaikan Kajati Sulselar Dr Jan Maringka dalam acara dialog bertema “Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di Makassar, Sabtu (26/8/2017). Acara ini digelar dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPD RI Drs H Bahar Ngitung MBA.

“Karena kondisi itulah maka Hal kerap menimbulkan keraguan di sebagian kelangan terkait dengan independensi Kejaksaan manakala berhadapan dengan penanganan perkara yang melibatkan unsur Pemerintah,” ujar Jan Maringka.

Seiring dengan semangat reformasi, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen III mengatur Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

“Dapat dikatakan terdapat perubahan mendasar rumusan Kekuasan kehakiman dalam UUD 1945 yang sebelumnya hanya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, tanpa menyebut secara tegas jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman,” urai Jan Maringka.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan pembenahan dalam tatanan kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Di sektor pengadilan, maka sejak disahkannnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dilakukan unifikasi badan peradilan yang secara administrasi, pembinaan maupun pelaksaanaan fungsi berada di bawah Mahkamah Agung.

Demikian pula dengan lembaga kepolisian, yang melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 telah dipisahkan dari ABRI, dan kemudian mencapai kemandirian penuh dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkana pada tanggal 8 Januari 2002.

Namun demikian, kondisi tersebut di atas menjadi berbeda manakala berbicara tentang kelembagaan Kejaksaan. Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana Jaksa Agung dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, justru terus dipertahankan meskipun Undang-Undang Kejaksan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 telah dua kali diganti yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

“Bahkan sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1991, kejaksaan tidak lagi ditempatkan sebagai ‘alat negara’ melainkan ‘lembaga pemerintahan’ yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,” kata Maringka.

Dalam berbagai seminar nasional yang telah diselenggarakan baik oleh kalangan perguruan tinggi, internal Kejaksaan maupun oleh Pusat Kajian Kejaksaan FH Universitas Hasanuddin, terdapat sebuah kesimpulan yang sama yaitu perlunya penguatan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, antara lain melalui dicantumkannya secara tegas pengaturan tentang kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI 1945.

“Langkah tersebut dipandang penting sebagai sebuah tolok ukur dan batu uji dalam rangka mempertahankan kemandirian Kejaksaan terhadap berbagai bentuk intervensi termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirasakan tidak sesuai dengan Azas Kejaksaan yang satu dan tidak terpisah-pisahkan (Een en Ondlebaar),” ujarnya.

Jan Maringka menambahkan, sebagai wujud representasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, aspirasi dan pemikiran tentang perlunya penguatan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia tersebut dirasakan perlu mendapat perhatian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya dalam upaya untuk menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut dinilai tetap aktual mengingat sebagamana telah diatur dalam setidaknya 120 (seratus dua puluh) konstitusi di berbagai Negara, eksistensi Kejaksaan yang professional tidak mungkin dipisahkan dari pilar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu maka penguatan Kejaksaan secara kelembagaan dipandang sebagai sebuah agenda yang perlu dan mendesak terutama dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945,” ujar Jan Maringka.

Menanggapi hal ini, Bahar Ngitung berjanji akan meneruskan aspirasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Menurut Bahar, Kejaksaan adalah pilar utama untuk menegakkan hukum di negeri ini dan kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak ada di dalam UUD 1945 itu.

“Ini bisa menjadi kelemahan dalam penegakan hukum. Inilah akan menjadi masukan bagi kami untuk disampaikan ke DPR RI untuk secara bersama-sama dibahas di MPR dalam rangka Amandemen UUD 1945,” ujar Bahar.

Galeri Foto Kegiatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *