Peranan Kejaksaan di Bidang Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

oleh

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (crime of calculation), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih.

Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (penalty) yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap untuk masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.

Hal itu di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr.Jan.S.Maringka saat menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion tentang RUU Perampasan Aset yang diselenggarakan atas kerja sama Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin-Makassar,SulSel, Jumat ( 17/3/17 ).

Oleh karena itu pemberantasan kejahatan kerah putih tidak hanya cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

“Selain dari efek deteren, penelusuran hasil kejahatan menjadi penting guna memulihkan kerugian yang ditimbulkan dengan cara menarik kembali aset yang dicuri dan mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu negara dan masyarakat,” ujar mantan Kajati Maluku ini.

Aspek restorative ini merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan mengingat kerugian akibat tindak pidana kerah putih telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. World Bank memperkirakan jumlah uang yang dicuri dari negara-negara berkembang mencapai  20 Miliar sampai dengan 40 Miliar Dollar Amerika Serikat per tahunnya, atau hampir setara dengan 20 sampai 40 persen jumlah bantuan yang dialirkan ke negara-negara berkembang.

Dilain sisi, melacak aset hasil kejahatan merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil korupsi agar tidak terendus oleh penegak hukum.

Perkembangan teknologi dan semakin pudarnya batasan negara semakin menambah suburnya berbagai modus baru yang dikembangkan dengan tujuan menyulitkan pelacakan asal-usul aset hasil kejahatan. Bahkan setelah hasil kejahatan masuk dalam lalu lintas sistem finansial, akan dengan mudah bagi pelaku untuk memindahkan dana dengan menggunakan berbagai modus transaksi untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

“Paradigma dalam memerangi kejahatan saat ini memang telah mengalami pergeseran, yaitu dari upaya menghukum para pelakunya menjadi bagaimana cara memulihkan aset negara yang hilang dari perbuatan tersebut. Di samping itu, yang lebih penting lagi, adalah munculnya kesadaran dunia bahwa penanganan kejahatan bukan lagi merupakan masalah intern suatu negara, tetapi memerlukan upaya global,” ujar Jan.

Kesadaran akan perlunya kerjasama internasional tersebut mencapai puncaknya dengan disahkannya United Nations Convention on Transnational Organized Crimes (UNTOC) Tahun 2000 yang merupakan the first legally binding agreement atau konvensi yang berlaku secara global, yang dirancang untuk mencegah dan memerangi kejahatan lintas negaara terorganisasi secara komprehensif di berbagai belahan dunia.

Salah satu gagasan utama yang dimunculkan UNTOC adalah menjadikan pemulihan aset sejajar dengan pilar penting lainnya dalam pemberantasan kejahatan seperti juga upaya pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama internasional. Konvensi tersebut menyatakan tekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pemulihan aset.

Pentingnya kerjasama internasonal dalam upaya pelacakan aset hasil tindak pidana bukanlah tanpa alasan. Menurut analisa World Bank, aliran aset hasil kejahatan, korupsi dan pengelakan pajak secara lintas negara, diperkirakan mencapai 1 Trilyun sampai dengan 1,6 Trilyun Dollar Amerika Serikat per tahun.

Kondisi ini menunjukan bahwa teknik menyimpan harta ke luar negeri merupakan trend yang lazim digunakan oleh pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih untuk menyembunyikan jejak perbuatannya.

“Perbedaan sistem hukum, keterbatasan kewenangan dan political will dari pemerintah tempat aset tersebut disimpan merupakan beberapa kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh para koruptor untuk mengamankan hasil kejahatan dari jerat hukum,” ujar mantan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI.

Oleh karena itulah, maka kerjasama penegakan hukum lintas negara merupakan faktor kunci yang dibutuhkan untuk suksesnya pemulihan aset curian yang telah ditransfer atau disembunyikan di luar negeri.

Selain untuk memperoleh keterangan dan bukti, pembekuan dan penyitaan aset, maka kerjasama juga sangat diperlukan guna menjamin bahwa aset yang telah dibekukan pada akhirnya dapat benar-benar dikembalikan ke negara pemohon.

Selanjutnya : Penanganan Perkara Tindak Korupsi…………..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *