Peranan Kejaksaan di Bidang Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

Penanganan Perkara Tindak Korupsi Juga Harus Diimbangi Dengan Kemampuan Selamatkan dan Pulihkan Aset

Kejaksaan menyadari bahwa optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang gencar dilakukan, harus diimbangi dengan kemampuan untuk menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesan kuat bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil perbuatannya.

Sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan memiliki peran strategis di bidang perampasan dan pemulihan aset.

Dalam konteks tersebut, maka Kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang juga memberikan kewenangan bagi negara untuk merampas harta benda terdakwa, dalam hal ia tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Pengacara Negara, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pemulihan aset melalui jalur perdata, yaitu dalam hal :

  1. Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
  2. Terdakwa diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, namun terdapat kuat indikasi telah ada kerugian terhadap keuangan negara.
  3. Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
  4. Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Untuk lebih mendukung kinerja kejaksaan dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan, Kejaksaan juga telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER-006/A/JA/3/2014.

Keberadaan PPA diharapkan dapat menambah efektifitas kegiatan pemulihan aset, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam konteks penelusuran aset hasil kejahatan. Pembentukan PPA sendiri pada dasarnya diinspirasi dari model BOOM (Beureu Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) atau Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan yang berada di bawah Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda yang dinilai relatif sukses dalam menjalankan tugas perampasan aset hasil kejahatan.

Langkah tersebut menunjukkan sikap Kejaksaan yang terus berbenah diri untuk dapat tampil sebagai penegak hukum yang modern, tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengejar dan menindak para pelaku kejahatan, namun dapat pula tampil di garis depan dalam upaya menarik kembali hasil korupsi sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

selanjutnya : Pembenahan Perangkat Hukum