Peranan Kejaksaan di Bidang Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

Pembenahan Perangkat Hukum

Dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangannya sesuai dengan standar yang diatur dalam konvensi internasional, Indonesia terus melakukan pembenahan perangkat hukum yang diperlukan untuk dapat menerapkan strategis yang efektif di bidang pemulihan aset, yang antara lain diwujudkan dengan RUU Perampasan Aset yng saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah.

Gagasan utama dari RUU Perampasan Aset tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam UNCAC, upaya pemulihan aset dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen instrumen keperdataan (Non-Conviction Based Forfeiture), selain yang bersifat pidana (Criminal Forfeiture). Perampasan aset melalui jalur pidana merupakan proses yang bersifat in personam, yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan. Proses ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sanksi pidana dalam perkara pokok, sehingga bersandar pada aspek kesalahan terdakwa.

Perampasan melalui jalur keperdataan bersifat in rem, yaitu ditujukan langsung terhadap aset. Non-Conviction Based Forfeiture merupakan alternatif yang dapat ditempuh negara dan penegak hukum untuk tetap dapat menarik aset, dalam hal penuntutan pidana terhadap pelaku menjadi tidak efektif, baik karena tidak ditemukannya cukup bukti maupun pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.

Walaupun sebagaimana dijelaskan di atas, dunia internasional terus berbenah diri dalam upaya menjadikan rezim pemulihan dan perampasan aset tindak pidana sebagai instrumen terdepan di bidang pemberantasan kejahatan saat ini, namun sangat disayangan bahwa di level nasional sendiri, perangkat hukum terkait pemulihan dan perampasan aset masih memerlukan banyak pembenahan. Hal ini antara lain terbukti dari belum jelasnya definisi dan batasan tentang aset itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya terus menimbulkan perdebatan mengenai siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang dipulihkan dari hasil tindak pidana.

Sebagian pihak berpendapat bahwa mengingat aset merupakan kekayaan negara, maka pihak yang seharusnya diberikan kewenangan untuk mengelola aset sejak dari tahap awal penanganan adalah Kementerian Keuangan cq Ditjen Kekayaan Negara. Namun demikian ada pula yang berpendapat, mengingat aset yang menjadi barang sitaan tersebut disimpan di Rubasan, maka seharusnya Rubasan diberikan kewenangan untuk mengelola aset yang disimpannya. Di lain sisi, Kejaksaan meyakini bahwa sampai dengan kedudukannya bersifat clean and clear (diserahkan oleh Jaksa selaku Pelaksana Putusan Pengadilan kepada yang berhak), maka aset harusnya dianggap sebagai obyek sengketa yang pengelolaannya harus melekat pada Pejabat yang menangani perkara tersebut.

Adapun beberapa landasan yang mendukung wacana untuk dipercayakannya pengelolaan aset kepada Kejaksaan, yaitu:

  1. Pengelolaan aset tindak pidana sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset merupakan satu mata rantai tidak terpisahkan sejak dari tahap penelusuran (Pasal 7), pemblokiran dan penyitaan (Pasal 10 s/d Pasal 18), pemberkasan (Pasal 19 s/d Pasal 20), pengajuan permohonan perampasan aset oleh Jaksa Pengacara Negara (Pasal 21 s/d Pasal 29), persidangan (Pasal 31 s/d Pasal 44) sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa Pengacara Negara (Pasal 45).
  2. Berdasarkan mekanisme penanganan perkara maka jelas bahwa Kejaksaan melalui fungsi Jaksa Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara merupakan lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara perampasan aset sejak tahap awal sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kedudukan tersebut sudah tepat apabila tanggung jawab yuridis atas pengelolaan aset terkait tindak pidana berada pada Kejaksaan.
  3. Dalam konteks pengelolaan barang milik negara maka Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang fungsinya tidak terkait dengan penegakan hukum (due process of law), dirasakan lebih tepat untuk mengelola barang milik negara yang sudah bersifat “clean and clear” yaitu setelah aset tersebut diserahkan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi berada dalam sengketa dan/atau terkait tindak pidana/perkara lainnya.
  4. Mekanisme pemulihan aset oleh Kejaksaan, pada dasarnya dilakukan oleh satuan kerja teknis mulai dari tingkat pusat (Kejaksaan Agung) sampai tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri,) yang terkoneksi satu dengan lainnya yang dikoordinasikan oleh Pusat Pemulihan Aset.
  5. Pusat Pemulihan Aset dibangun untuk memberikan paradigma baru yaitu membangun Sistem Pemulihan Aset Terintegrasi (Integrated Asset Recovery System) pada penegakan hukum Indonesia karena setiap tindakannya dilakukan secara:
  • Terstruktur, setiap pemulihan aset pada PPA selalu melalui tahapan sebagai berikut: penelusuran, pengamanan, perampasan, pemeliharaan dan repatriasi;
  • Efisien, karena optimalisasi pemulihan aset yang terkait dan menjadi hasil dari kejahatan merupakan tupoksi dari Kejaksaan R.I sehingga tidak perlu membentuk “LEMBAGA” atau “LEGISLASI” baru terkait perampasan aset, yang tentu harus disertai penambahan beban biaya Negara;
  • Efektif, mengingat Pusat Pemulihan Aset dibawah struktur Kejaksaan R.I tidak bekerja sendiri melainkan dilengkapi denganLIAISON OFFICER dari berbagai agensi serta institusi yang memiliki kewenangan, kepentingan dan keterkaitan dengan tupoksi PPA Kejaksaan R.I;
  • Menjunjung tinggi akuntabilitas karena kendali administrative barang rampasan yang menjadi tupoksi Kementrian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara terkoneksi secara digital dengan PPA khususnya dalam sistem pelaporan menggunakanotomatisasi digital secured data system yang dibangun melalui kerjasama antara Kejaksaan R.I dengan Lembaga Sandi Negara, selain itu PPA juga dilengkapi dengan sarana pelayanan informasi yang memudahkan masyarakat dan berbagai pihak mendapatkan informasi terkait data dan kontrol manajemen atas aset yang telah dilakukan pengamanan/ perampasan/repatriasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalam mekanisme yang hendak dibangun dalam RUU Perampasan Aset dengan pendekatan in rem, Kejaksaan juga menjalankan 3 (tiga) fungsi antara lain penyidikan, pengajuan permohonan perampasan aset oleh Jaksa Pengacara Negara hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang di dalamnya juga meliputi kewenangan untuk melakukan penyitaan aset yang secara yuridis melekat tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atas aset tersebut. Jadi jelas disini tindakan terhadap aset hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum karena tindakan ini adalah tindakan Pro-justisia. Dalam konteks penegakan hukum, di mana dalam konteks tersbut Kejaksaan berperan sebagai “Center of Integrated Criminal Justice System” di Indonesia memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan (tindak pidana tertentu), penuntutan dan eksekusi (wewenang eksekutorial).

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, mengakui dan menegaskan fungsi manajemen aset pro-justisia Kejaksaan. Jaksa Agung melakukan pengurusan atas barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan Menteri Keuangan terkait barang rampasan tersebut terbatas pada memberikan keputusan atas usul pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang rampasan yang diajukan oleh Kejaksaan yaitu terhadap barang rampasan yang tidak laku dijual lelang (Pasal 8, Pasal 9 jo Pasal 15 ayat (3) Permenkeu Nomor : 03/ PMK.06/ 2011). Dengan pertimbangan di atas, pengelolaan atas benda sitaan maupun barang rampasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab yuridis Kejaksaan.

Sementara itu, Sesuai dengan Pasal 44 KUHAP, fungsi Rupbasan adalah sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, yang di dalamnya melekat tanggung jawab secara fisik dan administrasi atas benda sitaan tersebut. Dengan tugas dan fungsi tersebut sangat kontra produktif dengan beberapa tugas pengelolaan aset sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) RUU Perampasan aset, antara lain penilaian aset tindak pidana yang pada prinsipnya merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan dan pengembalian merupakan lingkup tanggung jawab yuridis pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Jaksa).