Persatuan Jaksa Indonesia Gugat UU Peradilan Anak ke MK

Jakarta (JaksaMenyapa.com) – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) melayangkan gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). PJI mengajukan gugatan pada pasal 99 yang dianggap bisa mengkriminalisasi jaksa karena masalah administrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Ketua Bidang Kerja Sama Profesi PJI Pusat Jan S Marinka menjelaskan, dalam pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2011 itu disebutkan bahwa jaksa yang melakukan kesalahan administrasi dalam penahanan anak bisa dipidana 2 tahun penjara.

“Pasal ini mengancam jaksa dengan pidana saat melakukan tugas profesinya di mana hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil,” ujar Jan S Marinka.

Jan mengatakan, jika ada kesalahan administrasi, sanksinya pun harus administrasi. Jadi tidak bisa dilakukan pidana.

“Seharusnya, apabila jaksa melakukan kesalahan melanggar hukum acara dalam menjalankan tugas profesinya, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, bukan pemidanaan,” ucap Jan yang kini juga menjabat Kajati Sulselbar.

Menurut Jan Maringka, pembuatan pasal 99 UU 11/2012 tentang SPPA tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana. “Kami berharap judicial review yang kami lakukan itu nanti akan dikabulkan,” harapnya. (JM02)