Pusat Kajian Kejaksaan Unhas Dorong Penguatan Kejaksaan

oleh

Semangat reformasi di bidang penegakan hukum dirasakan belum menyentuh Kejaksaan. Walaupun sejak tahun 1999 telah dilakukan unifikasi terhadap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diikuti dengan dipisahkannya lembaga Kepolisian dari ABRI, namun kedudukan dualisme Kejaksaan yang sejak era demokrasi terpimpin berada dibawah eksekutif namun melaksanakan kewenangan yudikatif tetap dipertahankan.

Bahkan ketika hasil amandemen II UUD NRI 1945 telah mengatur secara tegas insitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konstitusi, posisi Kejaksaan masih dibiarkan tetap mengambang sebagai badan-badan yang fungsinya terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

Kondisi tersebut di atas pada gilirannya menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lembaga Kejaksaan yang eksistensinya telah diakui secara internasional sebagai salah satu pilar penting dalam menjamin tegaknya spuremasi hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Berbagai isu penting seperti azas Single Prosecution System, keterpaduan sistem peradilan pidana dan kedudukan Kejaksaan dalam UU ASN dirasakan tidak terlepas dari belum jelasnya kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Menyikapi permasalahan tersebut, pada hari ini, Selasa tanggal 12 September 2017, Dekan FH Universitas Hasanuddin selaku Penanggung Jawab Pusat Kajian Kejaksaan Prof. DR. Farida Patittingi, SH. M. Hum dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Jan S Maringka bertemu dengan Ketua MPR RI Dr (HC) H. Zulkifli Hasan di ruang kerja beliau di Kompleks DPR-MPR-RI Senayan, Jakarta.

Pertemuan dimaksudkan untuk membahas tindak lanjut rekomendasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI dengan tema “Penguatan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2017 di Makassar, yang menghasilkan point penting berupa peran serta MPR RI dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait jaminan konstitusional terhadap Kemandirian Kejaksaan, yang dirasakan semakin menguat belakangan ini.

Pada kesempatan tersebut, Dekan FH Unhas menyampaikan secara resmi undangan kepada Ketua MPR RI untuk berkenan hadir dan membuka kegiatan Aspirasi Masyarakat tentang “Penguatan Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Universitas Hasanuddin-Makassar. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam amandemen konstitusi, termasuk para Guru Besar Hukum Tata Negara, Pimpinan Partai Politik, Para Wakil Rakyat dari Unsur DPR dan DPD serta komponen masyarakat lainnya.

Selain mengundang Ketua MPR-RI, kegiatan Aspirasi Masyarakat tersebut direncanakan akan menghadirkan Jaksa Agung RI sebagai Keynote Speaker, serta narasumber antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008), dan Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH.MH (Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unhas) serta pakar hukum lainnya di tanah air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *