Sepanjang 2018 Kejati Sulsel Terima 7.625 Perkara

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menerima Surat Perintah Dilakukan Penyelidikan (SPDP) sebanyak 7.625 perkara tindak pidana umum (Tipidum) pada 2018. Jumlah ribuan SPDP tersebut termasuk dari 28 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 9 cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).

“Untuk bidang Pidum, jumlah SPDP yang diterima sampai akhir Desember ada 7.625 perkara. Sedangkan yang sampai pada tahap dua ada 5.809 perkara,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Tarmizi, saat memberikan keterangan pers akhir tahun di Kantor Kejari Sulsel, Senin (31/12/2018).

Untuk Kejati Sulsel sendiri, jenis perkara Orang dan Harta Berharga (Oharda) sebanyak 122 perkara dan yang telah di tahap dua sebanyak 32 perkara.

Jenis Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) ada 29 perkara dan tahap dua ada 25 perkara. Perkara narkotika 443 perkara dan tahap penuntutan hingga berkekuatan hukum tetap ada 384 perkara. “Untuk kejati total SPDP 610 perkara dan tahap dua ada 410 perkara,” ujarnya.

Diakuinya, kasus narkotika masih mendominasi perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah bersama masyarakat agar memerangi narkotika di Sulawesi Selatan.

“Tentu ke depan kita mengharapkan jajaran penegak hukum ada sinergitas dengan pemerintah daerah, dan bagaimana peran masyarakat untuk pencegahan narkotika itu, harus dimaksimalkan pada tahun 2019 untuk memperkecil peredaran narkotika Sulsel dan Sulbar,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, Kajati Sulsel didampingi Asisten Intelijen & Asisten Perdata dan Tata Usana Negara beserta Kasi Penerangan Hukum. (gus)