Tiga Strategi Penegakan Hukum Kejati Sulsel

oleh

Penegakan hukum itu sifatnya bukan seperti industri, semakin banyak kasus yang diungkap menunjukkan suatu keberhasilan. Justru sebaliknya, penegakan hukum itu dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Maringka dalam acara diskusi publik dengan tema “Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan Kejaksaan Dalam Percepatan Pembangunan Daerah” di Grand Clarion Hotel Ballroom Sandeq, Jl AP Pettarani, Makassar, pada Senin (24/7/2017).

Menurut Jan Maringka, garis kebijakan penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan Public Trust. “Konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan public trust itu sebagai tiga elemen dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan,” ujar Jan Maringka.

Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk berjalan mencapai tujuan (Konsolidasi). Di lain sisi, optimalisasi tanpa diiringi oleh public trust hanya akan menjadi sekedar data-data di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

Jan lalu memberikan contoh mengenai strategi konsolidasi yang telah dilakukan Kejati Sulselbar, yakni saat menggelar upacara puncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) pada 22 Juli 2017 kemarin. Upacara HBA  tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Kejaksaan Negeri, melainkan diselenggarakan secara terpadu di lima wilayah di Sulselbar.

Kelima wilayah itu yakni Kejati Sulsel, Kejaksaan Negeri Pare-Pare, Kejaksaan Negeri Pare-Pare, Kejaksaan Negeri Palopo dan Kejaksaan Negeri Mamuju. “Hal tersebut dirasakan sejalan dengan tema HBA ke-57 Tahun 2017, yaitu “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri” sehingga dengan pelaksaanaan upacara puncak peringatan HBA secara terpadu tersebut dirasakan dapat menunjukkan eksistensi dan konsolidasi jajaran Kejaksaan dengan masyarakat Sulselbar,” ujar Jan Maringka.

Contoh konkrit lainnya yakni melantik Kepala Kejaksaan Negeri di lokasi penugasan masing-masing. Hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai upaya jajaran kejaksaan untuk semakin mendekatkan diri dengan jajaran pemerintah daerah, sesama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta segenap lapisan masyarakat sebagai mitra kerjanya yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mendukung keberhasilan tugas-tugas korps Adhyaksa di tengah masyarakat.

Kejati Sulselbar juga telah membentuk jaksa penghubung. Hal ini sebagai langkah persiapan pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Pembentukan jaksa penghubung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Provinsi Sulawesi Barat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. “Usul tersebut telah memperoleh persetujuan Pimpinan Kejaksaan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat terealisasi pembentukannya,” ujarnya.

Langkah optimalisasi dilakukan dengan mengoptimal peran TP4D, optimalisai peran Jaksa Pengacara Negara serta memprioritaskan perkara berkualitas. Kinerja TP4D Kejati Sulsel hingga Juli 2017 ini telah bermitra dengan 24 instansi dengan total anggaran Rp 6,6 triliun.

Kinerja Bidang Perdata  dan Tata Usaha (Datun) hingga Juni 2017 mencapai 31 MoU, 179 SKK dan berhasil melakukan penyelamatan/pemulihan keuangan negara mencapai Rp 101 miliar.

Upaya pemulihan public trust dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan publik, bersinergi dengan dunia pendidikan serta pemberdayaan pusat kajian kejaksaan. Program yang sudah dijalankan diantaranya program Jaksa Menyapa, kuliah umum serta menggelar Focus Group Discussion.

TP4D Itu Solusi

Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pomanto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini menyampaikan telah melakukan pembedahan terhadap Kota Makassar selama masa pemerintahannya. Dalam dua tahun terakhir, Makassar telah berhasil membawa perubahan yang signifikan. Baik mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, maupun inflasi.

“Meskipun peningkatan ekonomi kita tidak terlalu besar. Namun tingkat inflasi kita sangat luar biasa rendah, yakni dari 8,51 persen di 2014, turun hingga 2,84 persen di 2016,” ujarnya.

Danny juga mengatakan bahwa  TP4D sangat bagus sekali karena dengan adanya TP4D, bisa dideteksi agar tak ada kecurangan atau kesalahan di dalam jalanya pembangunan. “Saya berharap fasilitas TP4D lebih diperkuat dan diperluas, sehingga banyak hal yang bisa dideteksi lebih awal,” ujar Danny.

Pakar Hukum Fakultas Pidana Universitas Hasanuddin Prof Said Karim yang menjadi pembicara ketiga menilai bahwa gesekan antara pemerintah dan kejaksaan dalam pembangunan memang sering terjadi. Akibatnya, banyak aparat pejabat pemerintah takut terlibat dalam panitia pembangunan daerah.

“Saya rasa TP4D adalah satu-satunya solusi yang bisa mengurangi gesekan tersebut. Jadi mulai sekarang, jangan saling menyimpan kecurigaan antara kejaksaan dan pemerintah,”ujar Said.(gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *