Beranda | jaksamenyapa.com

Video

Podcast Kejaksaan RI; "Dapat Hadiah Bisa Terjerat Hukum?"

Dapat hadiah bisa terjerat Hukum? Sobat, Podcast Kejaksaan RI hadir kembali dengan menghadirkan narasumber yang keren banget,berasal dari kalangan Artis/Penyanyi yaitu Dinar Candy. Saat berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung, Dinar ...Candy mengaku menerima pelajaran soal Money Laundering atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mau tahu kelanjutan nya?

yuk.. kita simak Podcast Kejaksaan RI episode kali ini.

#KejaksaanRI #PodcastKejaksaanRI[+] Show More

active

Podcast Kejaksaan RI; "Dapat Hadiah Bisa Terjerat Hukum?"

active

JAM PENGAWASAN Gandeng UNODC Adakan FGD Penegakan HukumTerkait Blockchain di Indonesia

Kejaksaan Agung, Jakarta – Plt. Jaksa Agung Muda Pengawasan R. Febriyanto secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Teknologi Blockchain: Tantangan dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Acara ...yang digelar pada Senin 18 November 2024 di Thamrin Menara Tower, Jakarta, bertujuan untuk membahas tantangan, peluang, dan strategi pemanfaatan teknologi blockchain dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam sambutannya, Plt. Jaksa Agung Muda Pengawasan menyampaikan bahwa teknologi blockchain. Sejak kemunculan Bitcoin pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto, telah berkembang menjadi inovasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk keuangan, pendidikan, dan pertanian.
Namun, penggunaan blockchain juga menghadirkan risiko, terutama dalam bentuk tindak pidana seperti penipuan, peretasan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Berdasarkan data terbaru menunjukkan bahwa:
• Lebih dari $14 miliar transaksi cryptocurrency pada tahun 2021 dikaitkan dengan tindak pidana.
• Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam skema penipuan aset kripto pada tahun 2019, dengan 11% dari jumlah keseluruhan korban.
• Sifat terdesentralisasi cryptocurrency menyulitkan aparat hukum melacak transaksi dan mengidentifikasi pemilik sebenarnya.
“Regulasi blockchain di Indonesia saat ini masih berfokus pada pengaturan aset kripto sebagai komoditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 2 Tahun 2019. Pengawasan atas aset kripto baru-baru ini dialihkan dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,” ujar Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Namun, Plt. Jaksa Agung Muda Pengawasan menyoroti perlunya regulasi yang lebih komprehensif, khususnya untuk blockchain sebagai tulang punggung dari cryptocurrency dan teknologi digital lainnya. Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara seperti Liechtenstein yang telah mengesahkan Blockchain Act untuk mengoptimalkan manfaat teknologi ini sekaligus memitigasi risikonya.

Dalam konteks penegakan hukum, diskusi ini juga menyoroti pentingnya:
1. Meningkatkan keamanan siber dalam ekosistem blockchain untuk mencegah manipulasi data dan peretasan.
2. Membentuk regulasi yang memastikan transparansi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap standar Anti-Pencucian Uang (AML) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT).
3. Mendorong koordinasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan sifat blockchain yang transnasional dan terdesentralisasi.
Acara ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era digital yang semakin kompleks. Dengan menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, Plt. Jaksa Agung Muda Pengawasan berharap dapat menghasilkan solusi konkret untuk memanfaatkan teknologi blockchain secara aman dan efektif dalam penegakan hukum.

FGD ini melibatkan kolaborasi antara Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM PENGAWASAN), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Asosiasi Blockchain Indonesia, dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, dengan peserta dari berbagai kalangan seperti praktisi hukum, akademisi, hingga pengembang teknologi blockchain.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana, Kepala Program UNODC di Indonesia Mr. Erik van der Veen, Guru Besar Binus University Prof. Meyliana serta para panelis diskusi dari berbagai sektor terkait.

#KejaksaanRI #trapsilaadhyaksaberakhlak[+] Show More

active

Konferensi Pers Penangkapan Tersangka HL dalam Perkara Komoditas Timah

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) bekerja sama dengan Sub Direktorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi pada Jaksa ...Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTELIJEN) dan Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura telah mengamankan Tersangka HL pada Senin 18 November 2024 di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Penangkapan terhadap Tersangka HL dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: 22/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 18 November 2024.Tersangka HL ini merupakan tersangka ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s.d. 2022.

Adapun kronologi sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Tersangka HL ini yaitu: Pada tanggal 29 Februari 2024, HL diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik JAM PIDSUS; Pasca dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari Otoritas Imigrasi Singapura (Immigration and Customs Authority -ICA), HL diketahui keberadaannya di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024; Tim Penyidik JAM PIDSUS telah melakukan pemanggilan beberapa kali secara patut terhadap HL, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut; HL kemudian dilakukan pencekalan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-043/D/Dip.4/03/2024 yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2024 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor RI atas nama yang bersangkutan berdasarkan Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5-GR.03-04-200 tanggal 28 Maret 2024.

Pada 16 April 2024, HL ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor: TAP-27/F.2/Fd.2/04/2024 setelah dipanggil dengan patut yang bersangkutan tidak pernah hadir. Kemudian pada 18 November 2024, Tersangka HL berhasil dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta setelah yang bersangkutan tiba dari Singapura Selanjutnya, Tersangka HL dibawa ke Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.

Lalu, Tersangka HL dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 54/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 18 November 2024.

Peran Tersangka HL yaitu selaku Beneficiary Owner PT TIN secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN, yang penerimaan bijihnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS (yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan bijih timah dari kegiatan penambangan timah ilegal). Tersangka HL disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#KejaksaanRI #jaksaberintegritas #jaksaprofesional #trapsilaadhyaksaberakhlak[+] Show More

active

ROADSHOW JAM DATUN DI BALI

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung menyelenggarakan program "JAM DATUN Road Show to Bali 2024" pada Sabtu 16 November 2024 di Beach Area ...ICON Mall, Sanur, Bali. Acara ini bertujuan memberikan sosialisasi pelayanan hukum dan pos pelayanan hukum langsung bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang memperluas kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pelayanan hukum secara langsung, tujuannya mencakup:
1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan literasi hukum.
2. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, baik secara langsung maupun daring.
3. Mencegah pelanggaran hukum melalui konsultasi dan pemberian informasi.
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pendekatan langsung dan tatap muka.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Ketut Sumedana, yang menyampaikan pentingnya keberlanjutan program semacam ini untuk memastikan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam bidang hukum melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam sesi wawancara, Direktur Pertimbangan Hukum pada JAM DATUN Sila Pulungan, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pelayanan hukum gratis, khususnya kepada masyarakat lokal dan warga negara asing di Bali yang menghadapi permasalahan hukum.

Baca berita selengkapnya di http://www.kejaksaan.go.id

#KejaksaanRI #JaksaProfesional #BanggamelayaniBangsa #TrapsilaAdhyaksa #JPN #PengacaraNegara[+] Show More

active

PENERANGAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PENCUCIAN UANG DI KALANGAN ARTIS DAN PENGUSAHA

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan kegiatan Penerangan Hukum dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kalangan Artis dan Pengusaha.” Acara yang dihadiri para pelaku ...industri hiburan dan bisnis ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya pencucian uang, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

JAM-Intelijen mengapresiasi kegiatan Pusat Penerangan Hukum yang adaptif dengan berkembangnya industri hiburan. Seiring berkembangnya industri hiburan, para artis yang turut berbisnis semakin berisiko terlibat dalam praktik-praktik pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemahaman akan regulasi yang berlaku menjadi penting bagi seluruh pelaku industri.

Kegiatan ini juga diselingi dengan sesi diskusi antara narasumber Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana dan peserta yakni artis dan pengusaha, yang membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah praktis dalam mencegah pencucian uang di dunia bisnis dan hiburan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan guna mewujudkan iklim bisnis yang kondusif, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

#kejaksaanri
#jaksasahabatmasyarakat
#peneranganhukum
#pencegahankorupsi
#trapsilaadhyaksaberakhlak[+] Show More

active

Kegiatan PRA – PTL (Pelaksanaan Tindak Lanjut) Tunggakan Temuan BPK RI Semester II Tahun 2024

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI telah melaksanakan kegiatan PRA – PTL (Pelaksanaan Tindak Lanjut) Tunggakan Temuan Bpk RI Semester II Tahun 2024 Tanggal 11 – 14 November ...2024 Di Hotel Arya Duta Menteng.
Kegiatan yang kita laksanakan ini memiliki arti yang penting dan strategis bagi Bidang Pengawasan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan Kejaksaan R.I. yang transparan, akuntabel dan proporsional sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan Kejaksaan R.I. yang transparan, akuntabel dan proporsional tersebut antara lain diukur melalui Hasil Pemeriksaan BPK RI.

#kejaksaanri
#jaksaberintegritas
#praptlbpkri
#transparanakuntabel[+] Show More

selanjutnya ...

Kabar Baik

Jelang Coblosan Pilkada 2024, Bawaslu Gresik Petakan Ratusan TPS Rawan
KPU Kota Kediri Sukses Gelar Debat Publik Kedua
Pemkab Kediri Bagikan Ribuan Sertifikat PTSL di Sambiresik dan Gampengrejo

Jatim Terkini

Hujan deras Kembali Sebabkan Tanah Longsor di Jalan Trenggalek-Bendungan, Polisi dan Warga Lakukan Pembersihan
Kolaborasi, Polres Ponorogo dan Lintas Instansi Siapkan Personel Hadapi Bencana Hidrometeorologi
GUIP Apresiasi Kinerja Polres Pamekasan Berantas Penyakit Masyarakat dan Jaga Netralitas di Pilkada 2024

Suara Kawan

Longsor Tutup Badan Jalan di Desa Dompyong, Polisi dan Warga Gotong Royong Bersihkan Lumpur
Jaksa Agung RI Apresiasi Kejaksaan Tinggi Lampung atas Kontribusi Pertahankan Kepercayaan Masyarakat
Jadi Pembicara di Radio Suara Surabaya, Banyak Pendengar Antusias Dukung Visi dan Misi Cabup Mas Iin

Cari

Search for:

Pos-pos Terbaru

Revitalisasi Sentra Diklat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jaksa Agung RI Apresiasi Kejaksaan Tinggi Lampung atas Kontribusi Pertahankan Kepercayaan Masyarakat
JAM-Intelijen: Urgensi Kepemimpinan Berkesadaran untuk Menjawab Tantangan Penegakan Hukum di Era Modern
Wakajati Hadiri Doa Lintas Agama di Jatim, Harap Pilkada 2024 Lancar dan Aman
Kajati Jatim Menyetujui Ekspose Restorative Justice (RJ) Mandiri 12 Perkara Pidum

JAM-Intelijen: Urgensi Kepemimpinan Berkesadaran untuk Menjawab Tantangan Penegakan…

Wakajati Hadiri Doa Lintas Agama di Jatim, Harap…

Kajati Jatim Menyetujui Ekspose Restorative Justice (RJ) Mandiri…

Wakajati Jatim Dan Aspidum Ikuti Pengarahan Jaksa Agung…

Dir UHEKSI pada JAM Pidsus Melaksanakan Sosialisasi Dan…

Pengumuman Pelanggar Tilang Yang Sudah Lewat 2 (dua)…

Penyerahan/penyetoran Uang Hasil Dinas Lelang Barang Rampasan Negara…

Dialog Interaktif Jaksa Menyapa RRI 88.50 FM “Pemberantasan…

Pelaksanaan Upacara dan Syukuran dalam rangka Hari Bhakti…

Revitalisasi Sentra Diklat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab...

Jaksa Agung RI Apresiasi Kejaksaan Tinggi Lampung atas Kontribusi Pertahankan...

JAM-Intelijen: Urgensi Kepemimpinan Berkesadaran untuk Menjawab Tantangan Penegakan Hukum di...

Wakajati Hadiri Doa Lintas Agama di Jatim, Harap Pilkada 2024...

Kajati Jatim Menyetujui Ekspose Restorative Justice (RJ) Mandiri 12 Perkara...

Wakajati Jatim Dan Aspidum Ikuti Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak...

Dir UHEKSI pada JAM Pidsus Melaksanakan Sosialisasi Dan Validasi Tunggakan...

Kejaksaan Agung Periksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tipikor Suap...

Jawaban Kejaksaan Agung Terhadap Keterangan Pemohon Tersangka TTL dalam Praperadilan...

Video

Podcast Kejaksaan RI; "Dapat Hadiah Bisa Terjerat Hukum?"

Berita Terkini

Revitalisasi Sentra Diklat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jaksa Agung RI Apresiasi Kejaksaan Tinggi Lampung atas Kontribusi Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

JAM-Intelijen: Urgensi Kepemimpinan Berkesadaran untuk Menjawab Tantangan Penegakan Hukum di Era Modern

Wakajati Hadiri Doa Lintas Agama di Jatim, Harap Pilkada 2024 Lancar dan Aman

Kajati Jatim Menyetujui Ekspose Restorative Justice (RJ) Mandiri 12 Perkara Pidum

Wakajati Jatim Dan Aspidum Ikuti Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam Pidum) Prof. Asep Nana Mulyana

Kabar Baik

Jatim Terkini

Suara Kawan

Cari

Pos-pos Terbaru