Video
Pelatihan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET NEGARA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PUTUSAN ARBITRASE
Dalam paparan tersebut, Jamdatun membuka diskusi dengan sebuah koreksi mendasar terhadap paradigma yang selama ini berkembang, di mana negara seringkali diposisikan seolah-olah hanya sebagai subjek privat biasa dalam pelaksanaan perjanjian internasional.
Selain aspek hukum materiil, Jamdatun menyoroti kelemahan dalam disiplin administratif dan tertib pencatatan hukum yang sering menentukan hasil akhir dalam sengketa internasional. Kurangnya dokumentasi formal pada peristiwa hukum penting, seperti notifikasi force majeure, mengakibatkan negara kehilangan kekuatan pembuktian formal yang sangat krusial di forum internasional.
Hal itu diperparah dengan kerawanan pada tahap akhir negosiasi melalui apa yang dikenal sebagai midnight clause, yaitu klausul-klausul strategis yang sering disepakati dalam kondisi terburu-buru dan lelah, namun memuat keputusan vital mengenai pilihan hukum dan forum sengketa yang akan mengikat negara secara redaksional di masa depan.
Jamdatun mengharapkan penguatan peran aktif Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai penjaga kepentingan negara sejak tahap perancangan kontrak guna memastikan perlindungan aset negara berjalan maksimal demi manfaat bangsa dan negara.
Simak Berita selengkapnya di
http://www.kejaksaan.go.id
#KejaksaanRI
#JaksaProfesionaldanBerintegritas
#TrapsilaAdhyaksaBerkahlak
#KenaliHukumJauhkanHukuman
#JAMDATUNShow More
Pelatihan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET NEGARA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PUTUSAN ARBITRASE
Musyawarah Nasional PERSAJA (Persatuan Jaksa Indonesia) Tahun 2026
PENYERAHAN UANG TOTAL RP11,4 TRILIUN DAN PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN TAHAP VI OLEH SATGAS PKH.
PENYERAHAN DENDA ADMINISTRATIF DAN PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA - SATGAS PKH.
PENYERAHAN DENDA ADMINISTRATIF DAN PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA - SATGAS PKH.
PENYERAHAN DENDA ADMINISTRATIF DAN PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA - SATGAS PKH.
