Beranda | jaksamenyapa.com

Video

PERINGATAN HARI LAHIR JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER KE-5 TAHUN

Rabu, 11 Februari 2026 menjadi momen bersejarah bagi Bidang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) dengan diperingatinya **Hari Lahir ke-5 Tahun JAM Pidmil**, yang dirangkaikan dengan Launching Logo Bidang ...JAM Pidmil sebagai simbol identitas, semangat, dan komitmen dalam menegakkan hukum secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho selaku Jaksa Agung Muda Pidana Militer, serta dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan seluruh pegawai di lingkungan Bidang JAM Pidmil.

Momentum peringatan 5 tahun ini menjadi tonggak penguatan soliditas, dedikasi, dan sinergi seluruh insan JAM Pidmil dalam mengemban amanah penegakan hukum di bidang pidana militer, demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

#KejaksaanRI #JAMPIDMIL #trapsilaadhyaksaberakhlakShow More

Now Playing

PERINGATAN HARI LAHIR JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER KE-5 TAHUN

Now Playing

Bincang Pagi "Mengawal Implementasi Plea Bargain dari Aspek Integritas dan Pengawasan"

Sobat Adhyaksa, peradilan pidana kita sedang memasuki era baru. Lahirnya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP 2025) membawa perubahan besar, salah satunya melalui mekanisme Plea Bargaining atau Pengakuan Bersalah. Namun, ...muncul pertanyaan besar: Bagaimana kita memastikan efisiensi ini tidak mengorbankan rasa keadilan dan integritas?

PERSAJA bersama para pakar hukum terkemuka mengupas tuntas strategi Kejaksaan RI dalam mengawal implementasi ini.

Sebagai pemegang asas Dominus Litis, Kejaksaan bukan sekadar penuntut, melainkan penjaga gawang moralitas hukum di Indonesia. Kita bergerak menuju Single Prosecution System yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pemulihan.

#KejaksaanRI #PERSAJAShow More

Now Playing

LIVE PERINGATAN HARI LAHIR BADAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN RI

LIVE PERINGATAN HARI LAHIR BADAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN RI
Kamis, 12 Februari 2026
bertempat di Kantor BPA IM2 Kebagusan, Jakarta Selatan.

#KejaskaanRI

Now Playing

LIVE BINCANG PAGI "Mengawal Implementasi Plea Bargain dari Aspek Integritas dan Pengawasan"

Rabu, 11 Februari 2026.

LIVE BINCANG PAGI "Mengawal Implementasi Plea Bargain dari Aspek Integritas dan Pengawasan"

#KejaksaanRI

Now Playing

Tim Penyidik JAM PIDSUS Menetapkan 11 Tersangka Perkara Ekspor CPO & Turunannya (POME) 2022-2024

Selasa 10 Februari 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 11 orang Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude ...palm oil (CPO) dan produk turunanannya palm oil mill effluent (POME) periode 2022 – 2024.

Adapun para tersangka dalam perkara ini yaitu:
1. Tersangka LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian RI.
2. Tersangka FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) / (2024 s.d sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).
3. Tersangka MZ selaku ASN pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Pekanbaru.
4. Tersangka ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
5. Tersangka ERW selaku Direktur PT BMM.
6. Tersangka FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
7. Tersangka RND selaku Direktur PT PAJ.
8. Tersangka TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
9. Tersangka VNR selaku Direktur PT SIP.
10. Tersangka RBN selaku Direktur PT CKK.
11. Tersangka YSR selaku Direktur Utama PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh bukti cukup, melalui serangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah, dengan kasus posisi sebagai berikut:
• Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO) sebagai upaya menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan Persetujuan Ekspor, serta pengenaan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy);
• Dalam kerangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dalam HS Code 1511, tanpa pembedaan berdasarkan kadar asam (Free Fatty Acid/FFA). Dengan demikian, seluruh bentuk CPO, termasuk CPO berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor dan kewajiban kepada negara;
• Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. CPO yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi (High Acid CPO) secara sadar dan sengaja diklaim serta diperlakukan sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan HS Code 2306, yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat;
• Rekayasa klasifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara;
• Penyusunan dan penggunaan Peta Hilirisasi Industri Kelapa Sawit yang belum berbentuk peraturan perundang-undangan, memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi Internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat;
• Meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai, dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta mengurangi kewajiban pembayaran Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy) yang seharusnya dipenuhi kepada negara;
• Adanya Kick back /Pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi;
• Para tersangka diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

Selanjutnya, para tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

#KejaksaanRI #JAMPIDSUS #trapsilaadhyaksaberakhlakShow More

Now Playing

Jaksa Agung Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, membuka secara resmi acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diselenggarakan pada Rabu, ...4 Februari 2026, di Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menuturkan bahwa pertemuan ini menjadi penanda dimulainya rangkaian proses pemeriksaan selama 95 hari yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 5 Januari hingga 29 Mei 2026.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional melalui mekanisme pengawasan eksternal yang objektif,” imbuh Jaksa Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI atas konsistensinya dalam menjalankan tugas memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Sebagai bentuk dukungan penuh, Jaksa Agung menegaskan bahwa seluruh jajaran Kejaksaan akan bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta informasi yang diperlukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu demi kelancaran seluruh tahapan pemeriksaan. Langkah ini selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap entitas pemerintah menyusun laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menyoroti arahan Presiden mengenai potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat mencapai 30%. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah memikul tanggung jawab strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita.

Oleh karena itu, Jaksa Agung memandang pemeriksaan oleh BPK RI sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan dan menekan potensi kebocoran anggaran melalui pengawasan yang lebih proaktif.

Jaksa Agung juga memberikan instruksi khusus kepada jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan peran mereka sebagai mitra strategis.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya sekadar mencari kesalahan, melainkan harus mampu memberikan solusi, pendampingan, serta edukasi kepada setiap satuan kerja agar pengelolaan keuangan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

“Sinergi dan kolaborasi yang solid antara jajaran Kejaksaan dan Tim Pemeriksa BPK RI diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi penguatan tata kelola lembaga,” ujar Jaksa Agung menambahkan..
Menutup sambutannya, Jaksa Agung mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Kejaksaan RI yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) tahun terakhir.

Jaksa Agung berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun ini dan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan anggaran secara profesional. “Dengan koordinasi yang efektif, diharapkan pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif guna memperkuat sistem pengendalian intern Kejaksaan RI di masa depan,” pungkas Jaksa Agung.

Entry Meeting ini turut dihadiri oleh Para Jaksa Agung Muda dan Para Kepala Badan Kejaksaan RI, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK Ahmad Adib Susilo, Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025.

#KejaksaanRI #JaksaAgung #trapsilaadhyaksaberakhlakShow More

selanjutnya ...

Jatim Terkini

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Bangun Sumur Bor untuk Warga Aceh Utara, Kapolres: Wujud Nyata Kepedulian Polri
Percepat Pemulihan Akses, Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey di Sumbar
Lepas Bantuan Kemanusiaan 22 Kontainer untuk Korban Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

Suara Kawan

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Bangun Sumur Bor untuk Warga Aceh Utara, Kapolres: Wujud Nyata Kepedulian Polri
Percepat Pemulihan Akses, Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey di Sumbar
Lepas Bantuan Kemanusiaan 22 Kontainer untuk Korban Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

Cari

Search for:

Kerjasama & Iklan

Untuk kerja sama dan iklan silakan kontak :
jaksamenyapa@gmail.com

Pos-pos Terbaru

Dorong Akselerasi Swasembada Gula 2026, Kejati Jatim Terima Audiensi Direktur PT SGN
Senam Pagi Kejati Jatim: Menguatkan Jasmani, Menyongsong Ramadhan dengan Kebersamaan
Peringati Hari Lahir Ke-2 Badan Pemulihan Aset, Kejati Jatim Siap Optimalkan Fungsi Asset Recovery di Jawa Timur
SAKIP dan ZI Award 2025, Kejati Jatim Berhasil Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Bincang Pagi PERSAJA: Meneguhkan Integritas dan Sinergi Pengawasan dalam Implementasi Plea Bargain

Dorong Akselerasi Swasembada Gula 2026, Kejati Jatim Terima…

Senam Pagi Kejati Jatim: Menguatkan Jasmani, Menyongsong Ramadhan…

Peringati Hari Lahir Ke-2 Badan Pemulihan Aset, Kejati…

SAKIP dan ZI Award 2025, Kejati Jatim Berhasil…

Bincang Pagi PERSAJA: Meneguhkan Integritas dan Sinergi Pengawasan…

Pengumuman Pelanggar Tilang Yang Sudah Lewat 2 (dua)…

Penyerahan/penyetoran Uang Hasil Dinas Lelang Barang Rampasan Negara…

Dialog Interaktif Jaksa Menyapa RRI 88.50 FM “Pemberantasan…

Pelaksanaan Upacara dan Syukuran dalam rangka Hari Bhakti…

Dorong Akselerasi Swasembada Gula 2026, Kejati Jatim Terima Audiensi Direktur...

Senam Pagi Kejati Jatim: Menguatkan Jasmani, Menyongsong Ramadhan dengan Kebersamaan

Peringati Hari Lahir Ke-2 Badan Pemulihan Aset, Kejati Jatim Siap...

SAKIP dan ZI Award 2025, Kejati Jatim Berhasil Raih Predikat...

Bincang Pagi PERSAJA: Meneguhkan Integritas dan Sinergi Pengawasan dalam Implementasi...

Sinergitas Kejati Jatim Bersama PTPN I Regional 5: Memperkuat Kepastian...

Kajati Jatim Terima Audiensi Penasihat Ahli SKK Migas, Dukung Fondasi...

Perkuat Pengawasan Internal, Dua Inspektur JAM-Was Laksanakan Inspeksi Umum dan...

Perkuat Pengawasan Internal, Dua Inspektur JAM-Was Laksanakan Inspeksi Umum dan...

WBBM dan Tanggung Jawab Baru: Pesan Asisten Pembinaan Kejati Jatim...

Video

PERINGATAN HARI LAHIR JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER KE-5 TAHUN

Berita Terkini

Dorong Akselerasi Swasembada Gula 2026, Kejati Jatim Terima Audiensi Direktur PT SGN

Senam Pagi Kejati Jatim: Menguatkan Jasmani, Menyongsong Ramadhan dengan Kebersamaan

Peringati Hari Lahir Ke-2 Badan Pemulihan Aset, Kejati Jatim Siap Optimalkan Fungsi Asset Recovery di Jawa Timur

SAKIP dan ZI Award 2025, Kejati Jatim Berhasil Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Bincang Pagi PERSAJA: Meneguhkan Integritas dan Sinergi Pengawasan dalam Implementasi Plea Bargain

Sinergitas Kejati Jatim Bersama PTPN I Regional 5: Memperkuat Kepastian Hukum dan Perlindungan Aset Negara

Jatim Terkini

Suara Kawan

Cari

Kerjasama & Iklan

Pos-pos Terbaru