Selasa 16 Mei 2023 secara virtual, Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Pelindung Organisasi Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) membuka dan memberikan arahan pada Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) Tahun 2023 dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Kemajuan Negeri”.
Jaksa Agung menyampaikan bahwa tema tersebut mengandung makna mandalam dan sangat sesuai dengan kiprah Jaksa sebagai ujung tombak penegakan hukum di Republik Indonesia. “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Kemajuan Negeri” merupakan refleksi dari dedikasi seluruh Jaksa di penjuru negeri terhadap penegakan hukum modern yang terjadi saat ini. Penegakan hukum dengan paradigma suatu keadilan yang tidak memiliki batasan sistem.
“Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya para-Jaksa yang secara profesional untuk membangun kembali budaya PREMIUM REMEDIUM di Indonesia, dengan menerapkan kebijakan restorative justice dalam penegakan hukum, sehingga kebahagiaan masyarakat yang menjadi parameter dalam keadilan pada penegakan hukum modern terus meningkat,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung menuturkan, seperti yang telah diketahui, saat ini public trust terhadap Kejaksaan terus menunjukkan tren positif. Dari hasil survei menunjukkan Kejaksaan berada di posisi pertama sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum Kejaksaan yang tetap berpegang teguh pada motto “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah” dan sangat mendukung parameter penilaian para penegak hukum oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, saya berharap para peserta dapat menerapkan secara sungguh-sungguh tema Munas PERSAJA Tahun 2023 ini. Suatu sinergi dan kolaborasi antar para anggota PERSAJA di bumi pertiwi ini sangat dibutuhkan demi kemajuan negeri yang kita cintai ini,” ujar Jaksa Agung.
Selanjutnya, di era digital ini, Jaksa Agung mengingatkan sektor penegakan hukum beserta para penyelenggaranya tidak luput dari perhatian masyarakat yang telah didukung dengan akses informasi yang cepat dan mudah. Masyarakat dengan mudah untuk memberikan penilaian kredibilitas kepada para penegak hukum khususnya melalui pola hidup yang ditampilkan.
“Untuk itu, saudara harus memperhatikan betul sebagai seorang Jaksa yang merupakan bagian sentral dari penyelenggara penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait pola hidup. Tampilkan pola hidup yang sederhana di lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun dengan sarana digital,” ujar Jaksa Agung.
Tak kalah penting, Jaksa Agung menyampaikan di tahun 2023 adalah digadang-gadang sebagai tahun politik dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, Jaksa Agung menegaskan dan mengimbau agar para Jaksa menjaga serta memelihara netralitas dengan tidak menampakkan dukungan nyata kepada salah satu dari peserta kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan tujuan utama untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas para Jaksa dalam penegakan hukum. “Ingat, kita berada dimana-mana, namun tidak memihak siapa-siapa”.
Menutup arahannya, Jaksa Agung selaku Pelindung Organisasi menaruh harapan besar kepada segenap anggota untuk selalu meneguhkan komitmen dalam mengamalkan Tri Krama Adhyaksa, dan menjaga marwah institusi Kejaksaan dalam mengemban tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing.
“Teruslah mengukir prestasi dan jauhi perbuatan tidak terpuji, termasuk dalam perilaku sehari-hari. Buktikan kepada khalayak bahwa kini insan Adhyaksa telah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih amanah, lebih tangguh, dan lebih mumpuni,” ujar Jaksa Agung.
Begitupun dengan peran organisasi profesi yang menaungi, Jaksa Agung berharap semakin mampu mempererat soliditas dan memperkokoh ikatan jiwa korsa antar sesama, baik ketika menjaga kehormatan dalam bertugas maupun dalam berbagai kegiatan sosial.
Munas PERSAJA Tahun 2023 diselenggarakan di Denpasar Bali, yang dihadiri secara langsung maupun virtual oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Penasihat Bidang, Penasihat Perwakilan, dan Penasihat Daerah PERSAJA di seluruh Indonesia, Para Pengurus Pusat, Pengurus Bidang, Pengurus Perwakilan, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang PERSAJA di seluruh Indonesia. (K.3.3.1)
